Ketebalan Aspal Tipis hingga Tack Coat Absen, Proyek Banjaran–Pangalengan Rp14,4 Miliar Sarat Masalah

EDI SUPRAPTO

- Redaksi

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 22:41 WIB

5072 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG NOW . WEB .ID <>      Bandung – Proyek pemeliharaan berkala jalan pada Ruas Jalan Banjaran–Pangalengan kembali menuai sorotan publik. Pekerjaan dengan nilai kontrak Rp14,49 miliar yang dikerjakan PT Purna Graha Abadi berdasarkan Paket Kontrak No. 75/PUPR.08.01/BM.6.4.2.2/PPK/PJJ/UPT-III/2025 tertanggal 25 Februari 2025, diduga jauh dari standar teknis yang dipersyaratkan.

 

Pantauan lapangan tim investigasi bersama masyarakat menunjukkan sederet kejanggalan. Antara lain, ketebalan aspal hanya berkisar ±3–4 cm pada sejumlah titik, jauh dari ketentuan minimal sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2. Perbaikan bahu jalan pun tidak dilakukan merata, sementara material aspal tampak tidak padat, mudah mengelupas, dan berpotensi cepat rusak.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih mencolok lagi, pekerjaan overlay dilakukan tanpa proses milling atau pengupasan lapisan lama. Padahal, sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020, tahap persiapan ini wajib dilakukan untuk menjamin ikatan antar lapisan. Bahkan, di beberapa titik tidak ditemukan jejak tack coat (pengeleman), yang merupakan syarat mutlak agar struktur perkerasan dapat menyatu.

 

Dugaan praktik “main mata” antara kontraktor dengan pihak Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PJJ Wilayah III pun mencuat, seiring sikap bungkam instansi terkait meskipun surat konfirmasi resmi telah dilayangkan media.

 

“Proyek ini menyangkut uang rakyat. Kalau sejak awal saja pekerjaannya asal-asalan, jelas publik dirugikan,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Melihat banyaknya indikasi penyimpangan, masyarakat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit investigatif. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan transparansi, mencegah kerugian negara, sekaligus memberi efek jera kepada pihak-pihak yang tidak profesional.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Bina Marga Jawa Barat dan UPTD PJJ Wilayah III belum memberikan jawaban resmi atas dugaan penyimpangan yang menyeruak di tengah publik.

 

(Tim Investigasi E.S )

Berita Terkait

Jelang Dinamika Politik, Kesbangpol KBB Gandeng IWO-I Perkuat Literasi Informasi
Sekolah Harus Jadi Ruang Aman: PWPA Kartini Gelar Edukasi Anti Bullying di SDN Bandung
Bandung bjb Tandamata Umumkan Skuad Proliga 2026
SWI Guncang Boyolali dengan 10.000 Relawan Penghijauan pada Munas 2026
SWI: Kekerasan terhadap Wartawan Adalah Serangan Langsung terhadap Demokrasi
SWI Tegaskan Kebebasan Pers Bukan Monopoli: Tolak Narasi Wajib Kerja Sama dengan PWI
Semarak HUT ke-80 RI di RW 29: Panggung Kebersamaan dan Harapan Baru
Menuju Jabar Istimewa, Pemprov Jawa Barat Gelontorkan Rp1,7 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan 2025

Berita Terkait

Kamis, 18 Desember 2025 - 09:14 WIB

Forum Pembaruan Kebangsaan Jadi Pilar Persatuan di Kota Tasikmalaya

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 17:10 WIB

Semarak HUT ke-80 RI di IKM Tasikmalaya: Kebersamaan, Kuliner, dan Rencana Pembangunan Masjid

Jumat, 6 Juni 2025 - 20:49 WIB

Gotong Royong Warga Minang Warnai Kurban Perdana IKM Tasikmalaya

Minggu, 25 Mei 2025 - 23:46 WIB

IKM Tasikmalaya Matangkan Rencana Pembangunan Masjid Lewat Musyawarah Besar

Minggu, 20 April 2025 - 16:55 WIB

Jelang Rapat Akbar, IKM Tasikmalaya Bahas Pembangunan Masjid dan Pererat Silaturahmi

Berita Terbaru

Bandung

Bandung bjb Tandamata Umumkan Skuad Proliga 2026

Selasa, 30 Des 2025 - 04:41 WIB